Pemkab Gunungkidul Akui Belum Laksanakan Tugas Tanggulangi Bunuh Diri dengan Baik

Komunitas Info Cegatan Gunungkidul gelar diskusi mengurai permasalahan bunuh diri dan penanggulangannya. Dok: Kandar/KH.

Fakta kejadian bunuh diri di Gunungkidul jumlahnya cenderung tetap, tak jauh-jauh dari angka 25 hingga 30-an kejadian setiap tahun. Ingin menjadi bagian yang memiliki andil memperhatikan persoalan tersebut komunitas Info Cegatan Gunungkidul (ICG) menggelar diskusi “Mengurai Persoalan Bunuh Diri Dan Penanggulangannya”.

Ketua Panitia Penyelenggara, Stefanus Sujoko menyampaikan, ICG merasa tertantang untuk menggelar diskusi ini sebagai sarana untuk mengajak semua pihak bergerak menanggulangi.

“Setiap ada kejadian bunuh diri, selalu terjadi terjadi perdebatan yang seru lewat media sosial. Daripada berdebat seru tidak ada ujungnya. Mbok ayo kita sama-sama duduk bersama. Rerasan bersama untuk melihat kejadian bunuh diri itu sesungguhnya apa dan bagaimana. Yang pernah saya baca, WHO pernah menyatakan bunuh diri bisa ditanggulangi, karena itu ayo kita bicara untuk bersama menanggulangi,” ungkap Sujoko, Sabtu, (23/3/2019) malam.

Diskusi yang berlangsung di RM Watu Abang, Siyono, Playen, Gunungkidul ini dihadiri pejabat Pemkab Gunungkidul, perwakilan Polres Gunungkdul, Dinas Kesehatan, Yayasan Imaji, tokoh masyarakat dan anggota komunitas ICG.

Mewakili Wakil Bupati Gunungkidul, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Drs Sudodo MM, mengakui bahwa pemerintah kabupaten belum melaksanakan tugas dengan baik dalam hal menanggulangi bunuh diri.

“Pemerintah belum melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga perlu dukungan banyak pihak.  Baik organisasi, masyarakat, komunitas dan lain-lain,” ujar Sudodo.

Dari rerasan atau diskusi, harap dia, hasilnya dapat melengkapi apa yang telah dimulai pemerintah daerah. Menurutnya, Pemkab sudah mengupayakan langkah untuk penanggulangan. Perkembangannya,  upaya yang ditempuh hingga saat ini Pemkab telah mengeluarkan Perbup dan membentuk satuan tugas.

Sudodo menyebut hasil riset, penyebab kejadian bunuh diri banyak diantaranya karena faktor depresi. Yang didahului dengan berbagai latar belakang pencetus, seperti ekonomi, sakit menahun, permasalahan sosial, dan gangguan jiwa.

Pihaknya menyampaikan, kendala Pemkab yang dihadapi saat ini yaitu tidak memiliki personil atau satuan kerja yang bisa menyasar warga dari rumah ke rumah, khususnya untuk melakukan pengamatan atau deteksi dini gejala-gejala di tengah yang mengarah pada risiko tindakan bunuh diri.

Sudodo menggarisbawahi, bahwa pencetus tindakan bunuh diri erat atau merupakan bagian dari permasalahan kesejahteraan sosial. Untuk itu, menurutnya, pemetaan siapa saja yang masuk ke dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) patut segera dilakukan. Selain itu, Sododo juga menyinggung budaya komunikasi dan interaksi antar masyarakat yang cenderung menurun intensitasnya juga menjadi problem yang tidak boleh diabaikan.

Mewacanakan Piloting Project Penanggulangan pada Salah Satu Kecamatan

Karena keterbatasan, utamanya anggaran, pemkab mewacanakan ada pilot project penanggulangan pada salah satu kecamatan dengan kecenderungan terdapat angka kejadian bunuh diri yang tinggi.

Skemanya, di salah satu kecamatan gencar dilakukan upaya atau tindakan promotif dan preventif merealisasikan modul penanggulangan bunuh diri yang telah disusun bersamaan dengan Perbup beberapa waktu sebelumnya.

Gambaran Kader Peduli Kesehatan Jiwa di Wilayah Lain

Salah satu relawan Yayasan Imaji, Ardi Primasari yang juga psikolog klinis di Puskesmas Gondomanan Yogkakarta, memaparkan pengalaman penanganan masalah kesehatan jiwa di wilayah kerjanya. Di wilayah kecamatan tempatnya bekerja disetiap RT sudah dibentuk kader yang peka dan mampu mendeteksi dini permasalahan psikologis yang dialami masyarakat.

“Misalnya mengalami perubahan perilaku akibat sakit menahun, mengalami kegagalan dan lain-lain. Kader memiliki kemampuan deteksi dini lantas melaporkan kepada petugas medis yang berkompeten,” papar Sari.

Dengan begitu, masyarakat berangsur memiliki kesadaran pentingnya mengakses layanan kesehatan untuk konsultasi ke psikolog. Terbukti, dalam setahun Sari tak kurang melayani hingga 500-an warga. Hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat peduli dengan kondisi kesehatan psikisnya.

Sari mengungkap bahwa ketugasannya sangat terbantu oleh masyarakat, utamanya kader. Masyarakat lebih-lebih kader memiliki  radar kuat dan sigap untuk melaporkan jika ada warga yang mengalami gangguan atau menunjukkan perilaku berbeda dari biasanya.

Dana Desa Untuk Edukasi Kesehatan Jiwa

Tokoh pemuda, Endro Tri Guntoro, dalam diskusi mempertanyakan sejauhmana kebijakan pemerintah untuk serius menyentuh pada persoalan faktor bunuh diri, yakni kesehatan jiwa. Serta tentu saja faktor-faktor lain yang disebut juga menjadi latarbelakang atau stressor bunuh diri.

Jika kendalanya anggaram, Pemkab bisa menginstruksikan aau koordinasi dengan desa. Agar desa menggunakan dana desa melakukan kegiatan-kegiatan preventif melalui edukasi kesehatan dan penyuluhan terkait pengetahuan yang sesuai. Menurutnya dana desa dapat membiayai kegiatan edukasi tersebut melalui program pemberdayaan.

“Bangun gapura banyak saja bisa, apalagi ini hal penting yakni kaitannya pembangunan manusia,” tandas Endro.

Pada sesi lain, Sudodo sependapat dengan Endro mengenai alokasi dana desa guna kegiatan edukasi. Ia lantas meminta kepada siapapun yang memilki akses pada Musrenbangdes untuk mengusulkan program tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Yayasan Imaji, Jaka Yanuwidiasta, mengungkapkan, data peristiwa bunuh diri di Gunungkidul sejak tahun 2015 hingga 2017 faktor risikonya karena depresi 43 %, sakit fisik menahun 26%, tidak ada keterangan 16%, gangguan jiwa 6%, ekonomi 5%, dan masalah keluarga 4%.

Awal tahun ini bahkan cukup mencengangkan, hingga menjelang akhir Maret ini setidaknya telah ada 14 kejadian. Lebih berbahaya lagi, ada kecenderungan kejadian bunuh diri terjadi pada usia produktif.

Dengan melihat statistik kejadian, bunuh diri meliputi sebaran kejadian, pola geografis, dan pola kejadian semestinya dapat menjadi pemahaman bahwa kejadian bunuh diri adalah permasalahan sosial. Peristiwa bunuh diri itu masalah kemanusaan bersama, bukan masalah pribadi, dan juga bukan masalah yang sengaja kadang dipandang sebagai hal misterius.

“Periksa hasil riset sosial, ekonomi, antropologi, psikologi, psikiatri, serta penelitian-penelitian WHO serta bagaimana rekomendasi-rekomendasinya. Sehingga semua sepakat bahwa bunuh diri bisa dicegah,” ungkap Jaka.

Dalam diskusi tersebut, Basuki Rahmanto, salah satu pengurus Yayasan Imaji juga berbagi pengalaman sederhana bagaimana membantu mencegah bunuh diri. Ketika sedang kerja di toko, Basuki ditelepon teman yang menjadi Bhabinkamtibmas di desa di Wonosari. Ia meminta tolong agar diminta cepat datang ke sebuah lokasi untuk membantu menangani seorang warga yang mencoba bunuh diri.

“Seketika itu, saya langsung pergi ke Puskesmas melaporkan kejadian percobaan bunuh diri. Setelah menerangkan sebentar ke kepala Puskemas, pihak Puskesmas segera menugaskan beberapa personil medis untuk persiapan dan langsung berangkat segera menangani ke lokasi kejadian. Warga yang kondisinya memerlukan pertolongan tersebut sempat mengamuk dan lari. Kami berusaha mengejar dan menenangkan. Pada akhirnya kondisi darurat kejiwaan tersebut dapat ditanggulangi,” ungkap Basuki.

Basuki menyatakan, hal-hal kecil dan nampaknya sepele yaitu bersedia menerima telepon, menghubungi petugas kesehatan, dan menemani keluarga yang sedang mengalami masalah itu sudah dapat menyelamatkan seseorang dari risiko bunuh diri.

“Hal-hal sederhana seperti ini dapat dilakukan oleh siapapun, ” tukas Basuki.

(Kandar / Kabar Handayani 24/03/2019)

Facebook Comments